Blog

Hingga November 2025, belanja pemerintah pusat di Sulsel tembus Rp18 triliun, mendorong ekonomi daerah bergerak cepat.

Hingga November 2025, belanja pemerintah pusat di Sulawesi Selatan mencapai Rp18,0 triliun atau 74,21 persen dari pagu Rp24,3 triliun, mencerminkan komitmen mendorong pertumbuhan ekonomi, memperkuat pelayanan publik, dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat.

Berikut ini Sulawesi Indonesia akan membahas lebih dalam bagaimana dana sebesar ini dialokasikan dan dampaknya.

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Yang Impresif

Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan Sulawesi Selatan, Supendi, mengumumkan realisasi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) di provinsi tersebut. Hingga 30 November 2025, dana yang terserap mencapai Rp18,0 triliun. Angka ini menunjukkan progres yang sangat baik dalam pengelolaan keuangan negara di daerah.

Capaian ini merepresentasikan sekitar 74,21 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp24,3 triliun yang telah dialokasikan untuk Sulawesi Selatan. Persentase yang tinggi ini mengindikasikan efektivitas dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program pemerintah pusat di wilayah tersebut.

Belanja pemerintah ini merupakan implementasi konkret dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Inpres ini menjadi pedoman utama dalam mengarahkan pengelolaan anggaran untuk mendukung prioritas pembangunan nasional, termasuk restrukturisasi berbagai program kementerian dan lembaga.

Alokasi Dana Untuk Berbagai Sektor Krusial

Belanja pegawai menjadi salah satu pilar utama dalam realisasi anggaran ini. Pemerintah pusat di Sulawesi Selatan telah merealisasikan Rp9,8 triliun, atau 90,86 persen dari pagu Rp10,7 triliun, untuk membiayai gaji, tunjangan, uang makan, dan lembur. Dana ini mendukung operasional sekitar 50 ribu personel TNI/Polri, 14 ribu guru/dosen, 35 ribu PNS, dan 9 ribu PPPK.

Sementara itu, belanja barang juga menunjukkan progres signifikan dengan realisasi Rp6,6 triliun, atau 63,72 persen dari pagu Rp10,3 triliun. Anggaran ini dialokasikan untuk mendukung tugas dan fungsi kementerian/lembaga, termasuk layanan perkantoran serta pengadaan barang dan jasa pada 767 satuan kerja yang tersebar di 52 kementerian/lembaga di Sulawesi Selatan.

Sektor belanja modal mencapai Rp1,5 triliun hingga akhir November 2025, merepresentasikan 50,12 persen dari pagu Rp3,1 triliun. Dana ini dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur strategis seperti jembatan gantung Minasa Upa, Benteng Pattiro, Kalimporo, Palambuta, fasilitas pelabuhan di Kalatoa dan Jinato, serta gedung Kampus UIN Alauddin.

Baca Juga: Dosen UIM Makassar Ludahi Kasir, Kasus Dilaporkan ke Polisi

Belanja Bantuan Sosial Dan Dampaknya

Selain kategori belanja di atas, pemerintah pusat juga menyalurkan Belanja Bantuan Sosial yang terealisasi hampir sepenuhnya. Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) telah tersalurkan sebesar Rp101,1 miliar, atau 99,41 persen dari pagu Rp101,7 miliar.

Bantuan ini menjangkau sekitar 5 ribu penerima yang tersebar di 11 kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan. Inisiatif ini merupakan bagian integral dari upaya pemerintah untuk meningkatkan akses pendidikan dan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi mereka yang membutuhkan dukungan finansial.

Realisasi belanja negara yang terjaga ini diharapkan mampu menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, belanja ini juga bertujuan untuk memperkuat pelayanan publik dan memberikan manfaat langsung yang nyata bagi seluruh masyarakat Sulawesi Selatan hingga akhir tahun anggaran 2025.

Kebijakan Efektif, Efisien, Dan Berdampak Nyata

Supendi menegaskan bahwa kebijakan pengelolaan anggaran diarahkan untuk memastikan belanja negara tetap efektif dan efisien. Tujuannya adalah memberikan dampak nyata bagi masyarakat secara luas, bukan sekadar memenuhi target penyerapan anggaran.

Pentingnya memastikan setiap rupiah anggaran digunakan secara optimal menjadi fokus utama. Dengan demikian, investasi pemerintah dalam berbagai sektor diharapkan dapat menciptakan multiplier effect yang positif terhadap perekonomian lokal dan kesejahteraan sosial.

Realisasi belanja yang tinggi dan terarah ini mencerminkan komitmen kuat pemerintah pusat terhadap pembangunan daerah. Ini adalah bukti nyata bahwa anggaran negara sedang bekerja keras untuk memajukan Sulawesi Selatan dan meningkatkan kualitas hidup warganya.

Jangan lewatkan update berita seputaran Sulawesi Indonesia serta berbagai informasi menarik lainnya yang akan memperluas wawasan Anda.